Sektor pertambangan di Indonesia terus mengalami penyesuaian regulasi guna menyeimbangkan iklim investasi dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu isu krusial bagi pelaku usaha tambang adalah kepatuhan terhadap syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pelaku usaha kini diwajibkan untuk memperhatikan aspek reklamasi pascatambang dan hilirisasi mineral yang lebih ketat. Artikel ini membahas implikasi hukum dari peraturan menteri terbaru dan bagaimana perusahaan tambang dapat memitigasi risiko pencabutan izin akibat ketidakpatuhan administratif. Kami memberikan pendampingan hukum strategis untuk mengamankan aset pertambangan Anda.